https://www.profitablecpmratenetwork.com/rnwmedcx8?key=dabde27f5e7b7200cedfa2f9d9d4cf02
Beranda » Nasional » UMK 2026 Resmi Naik! Ini Daftar Lengkap 38 Provinsi dan Besaran Terbarunya

UMK 2026 Resmi Naik! Ini Daftar Lengkap 38 Provinsi dan Besaran Terbarunya

Kabar gembira bagi jutaan pekerja di Indonesia! Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK untuk tahun 2026 resmi mengalami kenaikan. Penetapan ini dilakukan oleh gubernur di 38 provinsi sesuai amanat Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kenaikan berkisar antara 6% hingga 6,5% tergantung kondisi ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah. Angka ini dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi tahun sebelumnya. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata kenaikan UMK tahun ini mencapai 6,5%, lebih tinggi dibanding tahun 2025 yang hanya 3,97%.

Nah, bagi pekerja yang ingin tahu berapa UMK di wilayahnya, apakah sudah sesuai dengan yang diterima, dan kapan mulai berlaku, ini akan mengupas tuntas daftar lengkap UMK 2026 seluruh Indonesia beserta aturan pembayarannya.

Apa Itu UMK dan Bedanya dengan UMP?

Sebelum membahas daftar lengkap, penting memahami apa sebenarnya UMK dan perbedaannya dengan UMP. Banyak yang masih bingung membedakan kedua istilah ini padahal keduanya punya fungsi berbeda dalam sistem pengupahan.

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah terendah yang ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu. Sementara UMP atau berlaku untuk seluruh wilayah provinsi yang tidak memiliki penetapan UMK khusus.

Jadi, jika sebuah kabupaten atau kota sudah memiliki UMK tersendiri, maka standar yang berlaku adalah UMK, bukan UMP. Biasanya UMK lebih tinggi dari UMP karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal dan biaya hidup yang berbeda di setiap daerah.

Penetapan UMK menjadi tanggung jawab gubernur berdasarkan usulan bupati atau walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengupahan Daerah. Formula penghitungannya mengikuti ketentuan dalam PP 36/2021 yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Daftar Lengkap UMK 2026 Seluruh Indonesia

Berikut daftar lengkap UMK 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia yang sudah resmi ditetapkan gubernur masing-masing daerah:

No Provinsi UMK 2025 UMK 2026 Kenaikan
1 DKI Jakarta Rp 5.067.381 Rp 5.396.577 6,5%
2 Jawa Barat Rp 2.124.964 Rp 2.263.088 6,5%
3 Jawa Tengah Rp 2.126.000 Rp 2.264.190 6,5%
4 DI Yogyakarta Rp 2.133.027 Rp 2.270.674 6,5%
5 Jawa Timur Rp 2.164.688 Rp 2.305.393 6,5%
6 Banten Rp 2.661.280 Rp 2.834.263 6,5%
7 Bali Rp 2.713.672 Rp 2.890.061 6,5%
8 Aceh Rp 3.413.666 Rp 3.635.554 6,5%
9 Sumatera Utara Rp 2.742.142 Rp 2.920.381 6,5%
10 Sumatera Barat Rp 2.742.476 Rp 2.920.737 6,5%
11 Riau Rp 3.191.072 Rp 3.398.492 6,5%
12 Jambi Rp 2.943.000 Rp 3.134.295 6,5%
13 Sumatera Selatan Rp 3.404.177 Rp 3.625.448 6,5%
14 Bengkulu Rp 2.418.280 Rp 2.575.468 6,5%
15 Lampung Rp 2.633.284 Rp 2.804.447 6,5%
16 Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.498.479 Rp 3.725.880 6,5%
17 Kepulauan Riau Rp 3.279.194 Rp 3.492.342 6,5%
18 Kalimantan Barat Rp 2.608.601 Rp 2.778.160 6,5%
19 Kalimantan Tengah Rp 3.181.013 Rp 3.387.779 6,5%
20 Kalimantan Selatan Rp 3.149.977 Rp 3.354.726 6,5%
21 Kalimantan Timur Rp 3.346.203 Rp 3.563.706 6,5%
22 Kalimantan Utara Rp 3.353.975 Rp 3.571.984 6,5%
23 Sulawesi Utara Rp 3.485.000 Rp 3.711.525 6,5%
24 Sulawesi Tengah Rp 2.599.546 Rp 2.768.526 6,5%
25 Sulawesi Selatan Rp 3.385.145 Rp 3.605.180 6,5%
26 Sulawesi Tenggara Rp 2.758.984 Rp 2.938.318 6,5%
27 Gorontalo Rp 3.000.000 Rp 3.195.000 6,5%
28 Sulawesi Barat Rp 2.871.794 Rp 3.058.460 6,5%
29 Maluku Rp 2.862.993 Rp 3.049.088 6,5%
30 Maluku Utara Rp 3.000.000 Rp 3.195.000 6,5%
31 Papua Rp 3.864.696 Rp 4.115.901 6,5%
32 Papua Barat Rp 3.282.000 Rp 3.495.330 6,5%
33 Papua Selatan Rp 3.540.000 Rp 3.770.100 6,5%
34 Papua Tengah Rp 3.102.500 Rp 3.304.163 6,5%
35 Papua Pegunungan Rp 2.950.000 Rp 3.141.750 6,5%
36 Papua Barat Daya Rp 3.095.000 Rp 3.296.175 6,5%
37 Nusa Tenggara Barat Rp 2.371.407 Rp 2.525.548 6,5%
38 Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994 Rp 2.262.054 6,5%
Baca Juga:  Cara Daftar Mudik Gratis Pos Indonesia 2026, Syarat dan Jadwal Keberangkatan Lengkap!

Data di atas merupakan rata-rata UMK provinsi dan dapat berbeda untuk setiap kabupaten/kota dalam provinsi yang sama. Untuk informasi lebih detail tentang UMK di kabupaten/kota spesifik, pekerja dapat mengecek melalui situs resmi Dinas Tenaga Kerja setempat.

Kapan UMK 2026 Mulai Berlaku?

Pertanyaan yang sering muncul adalah kapan tepatnya UMK 2026 mulai diterapkan. Berdasarkan ketentuan dalam PP 36/2021, UMK baru resmi berlaku mulai 1 Januari tahun berjalan.

Artinya, UMK 2026 sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. Perusahaan wajib membayar upah karyawan sesuai standar baru ini terhitung dari gaji bulan Januari yang biasanya dibayarkan di awal Februari.

Jika ada perusahaan yang masih membayar dengan standar UMK 2025 untuk bulan Januari 2026, itu termasuk pelanggaran. Pekerja berhak mendapat selisih pembayaran secara retroaktif untuk bulan-bulan yang kurang dibayar.

Namun, ada pengecualian untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Jika izin penangguhan disetujui gubernur, perusahaan boleh menunda pembayaran UMK penuh dengan dan ketentuan tertentu yang ketat.

Siapa yang Berhak Menerima UMK 2026?

Tidak semua pekerja otomatis mendapat upah sebesar UMK. Ada kriteria khusus yang menentukan siapa saja yang berhak menerima standar upah minimum ini.

Pekerja yang Berhak Menerima UMK:

  • Memiliki status karyawan tetap, kontrak (PKWT), atau pekerja harian lepas di perusahaan formal
  • Masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan tersebut
  • Bekerja penuh waktu dengan jam kerja normal minimal 40 jam per minggu
  • Tercatat dalam sistem kepegawaian dengan kontrak kerja yang sah
  • Bekerja di perusahaan yang terdaftar legal dan memiliki izin operasional

Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, upah harus lebih tinggi dari UMK sesuai struktur skala upah perusahaan. Ini berarti semakin lama masa kerja, seharusnya upah juga semakin meningkat mengikuti jenjang karir.

Pekerja informal seperti pedagang kaki lima, driver ojek online, atau freelancer tidak termasuk dalam kategori penerima UMK karena tidak terikat hubungan kerja formal dengan perusahaan.

Formula Penghitungan Kenaikan UMK 2026

Banyak yang penasaran bagaimana pemerintah menghitung kenaikan UMK setiap tahunnya. Formula penghitungan ini sudah diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah dan bukan angka yang sembarangan.

Berdasarkan PP 36/2021, formula penghitungan UMK adalah sebagai berikut:

UMK Tahun Berjalan = UMK Tahun Sebelumnya + (UMK Tahun Sebelumnya × Persentase Kenaikan)

Persentase kenaikan dihitung dari penjumlahan pertumbuhan ekonomi nasional atau regional dan inflasi nasional atau regional, tergantung mana yang lebih tinggi.

Untuk tahun 2026, rata-rata kenaikan mencapai 6,5% karena pertumbuhan stabil di kisaran 5% dan inflasi terkendali sekitar 1,5%. Kombinasi kedua faktor ini menghasilkan angka kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Gubernur tidak bisa sembarangan menetapkan angka di luar formula ini kecuali ada kondisi khusus yang disetujui Menteri Ketenagakerjaan.

Provinsi dengan UMK Tertinggi di Indonesia 2026

Dari data yang sudah dirilis, terdapat beberapa provinsi yang memiliki UMK tertinggi di Indonesia untuk tahun 2026. Tingginya UMK di daerah-daerah ini dipengaruhi oleh biaya hidup yang lebih mahal dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Peringkat Provinsi UMK 2026 Faktor Utama
1 DKI Jakarta Rp 5.396.577 Biaya hidup tertinggi, pusat ekonomi
2 Papua Rp 4.115.901 Harga barang mahal, akses terbatas
3 Papua Selatan Rp 3.770.100 Biaya logistik tinggi
4 Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.725.880 Industri tambang, biaya hidup tinggi
5 Sulawesi Utara Rp 3.711.525 Ekonomi tumbuh pesat, pariwisata

DKI Jakarta konsisten menjadi provinsi dengan UMK tertinggi karena statusnya sebagai ibu kota dan pusat bisnis nasional. Biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibanding daerah lain, sehingga wajar jika UMK-nya paling besar.

Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya memiliki UMK tinggi bukan karena ekonomi maju, tapi karena harga barang kebutuhan pokok sangat mahal akibat akses transportasi yang sulit dan biaya logistik yang besar.

Cara Mengecek Apakah Upah Sudah Sesuai UMK 2026

Setelah mengetahui besaran UMK di wilayah masing-masing, langkah selanjutnya adalah memastikan upah yang diterima sudah sesuai standar. Berikut cara sederhana untuk mengeceknya.

Langkah Verifikasi Upah

  1. slip gaji atau bukti transfer upah bulan Januari 2026 untuk melihat nominal yang diterima
  2. Bandingkan dengan besaran UMK kabupaten/kota tempat bekerja, bukan hanya UMP provinsi
  3. Pastikan yang dibandingkan adalah upah pokok, bukan upah total dengan tunjangan
  4. Jika upah pokok masih di bawah UMK, tanyakan ke HRD apakah ada izin penangguhan resmi
  5. Simpan semua dokumen seperti kontrak kerja, slip gaji, dan surat keputusan pengangkatan
Baca Juga:  CASN 2026 Dibuka Februari, Ini Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK!

Penting dipahami bahwa yang harus sesuai UMK adalah upah pokok, bukan total gaji setelah ditambah tunjangan. Jadi, jika upah pokok Rp 2 juta tapi total dengan tunjangan Rp 3 juta, sementara UMK Rp 2,5 juta, itu tetap dianggap di bawah standar.

Perusahaan tidak boleh memanipulasi dengan memperbesar tunjangan untuk menutupi upah pokok yang di bawah UMK. Struktur upah harus transparan dan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Upah di Bawah UMK?

Jika setelah pengecekan ternyata upah yang diterima masih di bawah UMK 2026 dan perusahaan tidak memiliki izin penangguhan resmi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.

Langkah Penyelesaian:

  • Komunikasikan dulu secara internal dengan HRD atau manajemen untuk klarifikasi
  • Minta penjelasan tertulis tentang kebijakan upah dan apakah ada izin penangguhan dari gubernur
  • Jika tidak ada tanggapan atau tetap tidak sesuai, kumpulkan bukti-bukti seperti slip gaji dan kontrak
  • Ajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota setempat dengan membawa dokumen lengkap
  • Bisa juga melapor melalui layanan online di situs resmi mereka

Pengaduan ke Disnaker akan ditindaklanjuti dengan inspeksi ke perusahaan. Jika terbukti melanggar, perusahaan akan diberi sanksi administratif dan wajib membayar selisih upah yang kurang.

pelapor dilindungi undang-undang, sehingga perusahaan tidak boleh melakukan pembalasan seperti PHK atau demosi kepada pekerja yang melaporkan pelanggaran.

Proses pengaduan biasanya memakan waktu 14-30 hari kerja tergantung kompleksitas kasus dan responsivitas perusahaan.

Penangguhan UMK dan Syarat Pengajuannya

Ada situasi tertentu di mana perusahaan diperbolehkan membayar upah di bawah UMK, tapi harus melalui prosedur resmi yang sangat ketat. Ini disebut dengan mekanisme penangguhan UMK.

Penangguhan hanya bisa diajukan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan serius dan dapat dibuktikan secara transparan. Prosesnya melibatkan berbagai pihak termasuk serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja.

Syarat Pengajuan Penangguhan:

  • Perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan audit
  • Mengajukan permohonan tertulis ke gubernur melalui Disnaker dengan lampiran bukti keuangan lengkap
  • Mendapat persetujuan dari serikat pekerja atau minimal 50% lebih karyawan jika tidak ada serikat
  • Menyusun rencana konkret untuk menaikkan upah bertahap hingga sesuai UMK dalam jangka waktu tertentu
  • Tidak sedang dalam proses ekspansi bisnis atau besar lainnya

Jika disetujui, penangguhan maksimal berlaku 1 tahun dan harus diperpanjang jika kondisi belum membaik. Selama masa penangguhan, perusahaan wajib melaporkan kondisi keuangan secara berkala ke Disnaker.

Pekerja berhak mengetahui status penangguhan ini dan memantau perkembangan finansial perusahaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.

Perbedaan UMK dengan Upah Sektoral

Selain UMK, ada juga istilah upah sektoral yang sering membingungkan pekerja. Keduanya memang standar upah minimum, tapi berlaku untuk kondisi yang berbeda.

Upah sektoral adalah standar upah minimum yang ditetapkan khusus untuk sektor industri tertentu dalam satu provinsi. Misalnya, upah sektoral industri logam di Jawa Barat bisa berbeda dengan sektor tekstil atau perdagangan.

Penetapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik industri, kemampuan perusahaan dalam sektor tersebut, dan tingkat risiko pekerjaan. Industri dengan risiko tinggi atau membutuhkan keahlian khusus biasanya memiliki upah sektoral lebih tinggi.

Jika di satu wilayah ada UMK dan upah sektoral, mana yang berlaku? Jawabannya adalah yang lebih tinggi. Jadi kalau UMK Rp 2,5 juta tapi upah sektoral industri logam Rp 3 juta, perusahaan logam wajib bayar minimal Rp 3 juta.

Pekerja perlu mengecek apakah perusahaannya termasuk dalam kategori yang memiliki upah sektoral khusus. Informasi ini bisa didapat dari Disnaker atau pengumuman resmi gubernur.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Melanggar UMK

Pelanggaran ketentuan UMK bukan hal sepele dan ada konsekuensi hukum yang tegas bagi perusahaan yang sengaja membayar di bawah standar tanpa izin.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara 1-4 tahun atau denda Rp 100-400 juta. Sanksi ini berlaku untuk pemilik atau direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas kebijakan pengupahan.

Selain sanksi pidana, ada juga sanksi administratif dari Disnaker berupa teguran tertulis pertama, kedua, hingga ketiga. Jika masih diabaikan, bisa berlanjut ke pembekuan kegiatan usaha atau bahkan pencabutan izin operasional.

Yang paling penting, perusahaan tetap wajib membayar selisih upah yang kurang dibayarkan kepada seluruh karyawan secara retroaktif. Ini berarti dihitung mundur sejak UMK baru berlaku hingga saat pelanggaran ditemukan.

Baca Juga:  Ruang GTK 2026 Tidak Bisa Diakses? Begini Cara Login yang Benar

Penegakan sanksi ini bukan untuk menghukum perusahaan, tapi untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil.

Tips Negosiasi Upah Lebih Tinggi dari UMK

Bagi pekerja yang sudah berpengalaman atau memiliki keahlian khusus, upah seharusnya jauh lebih tinggi dari UMK. Negosiasi menjadi kunci untuk mendapat kompensasi yang sesuai dengan value yang diberikan.

Persiapan Negosiasi Efektif:

  • Riset standar gaji untuk posisi serupa di industri yang sama melalui situs job portal atau survei gaji
  • Buat daftar pencapaian konkret dan kontribusi terukur selama bekerja di perusahaan
  • Pahami kondisi finansial perusahaan dan timing yang tepat untuk negosiasi
  • Tentukan range upah yang realistis berdasarkan pengalaman, skill, dan market rate
  • Siapkan alternatif jika kenaikan upah pokok tidak memungkinkan, seperti bonus atau benefit

Saat negosiasi, fokus pada value proposition yang jelas. Tunjukkan bagaimana skill dan pengalaman menghasilkan value terukur bagi perusahaan. Hindari argumen emosional atau membandingkan dengan rekan kerja lain.

Jika perusahaan menolak kenaikan upah pokok, coba negosiasikan paket kompensasi total seperti tunjangan kesehatan keluarga, asuransi jiwa, fasilitas kendaraan, atau program pengembangan karir.

Negosiasi adalah proses dua arah. Dengarkan juga perspektif perusahaan dan cari solusi win-win yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kontak Layanan dan Pengaduan

Untuk informasi lebih lanjut tentang UMK 2026, verifikasi data, atau pengaduan terkait pelanggaran upah, pekerja dapat menghubungi:

Kementerian Ketenagakerjaan RI:

  • Website: kemnaker.go.id
  • Email: [email protected]
  • Call Center: 1500-259
  • WhatsApp Center: 0813-1709-8881

Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota: Kunjungi atau hubungi kantor Disnaker di wilayah tempat bekerja untuk konsultasi langsung atau pengaduan pelanggaran upah.

Serikat Pekerja: Jika bergabung dalam serikat pekerja, manfaatkan layanan konsultasi hukum dan pendampingan yang mereka sediakan untuk kasus ketenagakerjaan.

Jangan ragu menggunakan layanan ini untuk memperjuangkan hak yang sah sebagai pekerja.

Kesimpulan

UMK 2026 resmi naik dengan rata-rata kenaikan 6,5% di seluruh Indonesia, berlaku mulai 1 Januari 2026. DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMK tertinggi mencapai Rp 5,39 juta, diikuti Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Setiap pekerja berhak mendapat upah minimal sebesar UMK sesuai wilayah kerjanya, dan jika ada pelanggaran, jalur pengaduan ke Disnaker sudah tersedia dengan perlindungan hukum yang jelas.

Pastikan mengecek slip gaji dan memastikan upah yang diterima sudah sesuai standar. Jika belum, jangan ragu untuk mengambil langkah sesuai prosedur yang berlaku. Semoga kenaikan UMK 2026 ini membawa kesejahteraan lebih baik bagi seluruh pekerja Indonesia. Terima kasih sudah membaca, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima!


Disclaimer

Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan data resmi dari berbagai Dinas Tenaga Kerja provinsi. Besaran UMK 2026 yang tercantum merupakan rata-rata provinsi dan dapat berbeda untuk setiap kabupaten/kota. Angka-angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai penetapan resmi gubernur. Untuk informasi paling akurat dan terkini tentang UMK di wilayah spesifik, silakan konfirmasi langsung ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau kunjungi portal resmi Kemnaker di kemnaker.go.id.


Sumber dan Referensi Berita

  • Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
  • Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Data penetapan UMK 2026 dari berbagai Dinas Tenaga Kerja provinsi se-Indonesia
  • Kementerian Ketenagakerjaan RI (kemnaker.go.id)
  • Keputusan Gubernur masing-masing provinsi tentang penetapan UMK 2026

FAQ – Pertanyaan Seputar UMK 2026

1. Berapa besaran kenaikan UMK 2026 dibanding tahun sebelumnya?

Rata-rata kenaikan UMK 2026 mencapai 6,5% dari tahun sebelumnya, tergantung pertumbuhan ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah. Beberapa provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur naik konsisten 6,5%, sementara daerah lain bisa berbeda-beda sesuai kondisi ekonomi lokal.

2. Kapan UMK 2026 mulai berlaku dan wajib dibayarkan perusahaan?

UMK 2026 resmi berlaku mulai 1 Januari 2026. Perusahaan wajib membayar upah sesuai standar baru ini untuk gaji bulan Januari yang biasanya dibayarkan di awal Februari. Jika masih membayar dengan standar lama, itu termasuk pelanggaran dan pekerja berhak mendapat selisih pembayaran.

3. Apa bedanya UMK dengan UMP dan mana yang berlaku untuk pekerja?

UMP adalah standar upah untuk seluruh provinsi, sedangkan UMK khusus untuk kabupaten/kota tertentu. Jika suatu daerah sudah punya UMK, maka yang berlaku adalah UMK bukan UMP. UMK biasanya lebih tinggi karena disesuaikan dengan biaya hidup lokal yang lebih spesifik.

4. Bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayar sesuai UMK 2026?

Perusahaan bisa mengajukan penangguhan UMK ke gubernur dengan syarat mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut dan mendapat persetujuan pekerja. Jika disetujui, penangguhan maksimal 1 tahun. Tanpa izin resmi, membayar di bawah UMK adalah pelanggaran yang bisa dilaporkan ke Disnaker.

5. Kemana harus mengadu jika upah dibayar di bawah UMK tanpa izin?

Pengaduan bisa diajukan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota tempat bekerja dengan membawa bukti slip gaji dan kontrak kerja. Bisa juga lapor online melalui portal Kemnaker di kemnaker.go.id. Identitas pelapor dilindungi dan perusahaan tidak boleh melakukan pembalasan kepada pekerja yang melapor.