Kartu BPJS Kesehatan tiba-tiba nonaktif saat dibutuhkan untuk berobat. Cek ternyata ada tunggakan iuran selama 6 bulan bahkan lebih. Panik? Wajar.
Banyak peserta BPJS mengalami hal serupa, terutama di masa-masa ekonomi yang sulit. Pertanyaannya, apakah tunggakan yang sudah menumpuk bertahun-tahun masih bisa dibayar? Bagaimana caranya? Berapa dendanya?
Nah, artikel ini akan mengupas tuntas solusi untuk mengatasi tunggakan BPJS Kesehatan, mulai dari cara cek tagihan, metode pembayaran terbaru 2026, hingga proses reaktivasi kartu. Simak sampai selesai agar tidak salah langkah.
Apa Itu Tunggakan BPJS Kesehatan?
Tunggakan BPJS Kesehatan terjadi ketika peserta tidak membayar iuran bulanan sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, yaitu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Jika melewati batas waktu tersebut, status kepesertaan otomatis menjadi nonaktif.
Sistem BPJS Kesehatan menerapkan prinsip gotong-royong, sehingga pembayaran iuran yang tertib menjadi kunci berjalannya program jaminan kesehatan nasional ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, setiap peserta wajib membayar iuran sesuai kelas perawatan yang dipilih.
Ketika tunggakan terjadi, peserta tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatan dengan jaminan BPJS sampai iuran tertunggak dilunasi dan status kepesertaan kembali aktif. Proses reaktivasi membutuhkan waktu maksimal 2×24 jam setelah pembayaran berhasil diverifikasi sistem.
Fakta Seputar Tunggakan BPJS 2026
Klaim bahwa tunggakan BPJS yang sudah bertahun-tahun akan dihapus secara otomatis adalah tidak benar. Berdasarkan kebijakan BPJS Kesehatan, tidak ada penghapusan tunggakan kecuali untuk kategori peserta tertentu yang diatur dalam program khusus pemerintah.
Faktanya, sejak tahun 2024, BPJS Kesehatan telah menerapkan kebijakan pembayaran tunggakan maksimal 12 bulan terakhir untuk peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU dan Bukan Pekerja/BP). Artinya, jika tunggakan sudah lebih dari 12 bulan, peserta hanya wajib membayar 12 bulan terakhir saja untuk mengaktifkan kembali kartunya.
Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena iuran mereka ditanggung pemerintah.
Beberapa mitos yang perlu diluruskan:
Mitos 1: Tunggakan BPJS bisa dicicil per bulan Faktanya, pembayaran tunggakan harus dilakukan sekaligus (lunas) untuk jumlah maksimal 12 bulan terakhir. Sistem BPJS tidak menyediakan skema cicilan untuk tunggakan yang sudah terjadi.
Mitos 2: Kartu BPJS langsung aktif setelah bayar tunggakan Proses aktivasi membutuhkan waktu maksimal 2×24 jam setelah pembayaran terverifikasi. Jadi, tidak bisa langsung digunakan di hari yang sama, terutama jika pembayaran dilakukan mendekati jam operasional.
Mitos 3: Tidak ada denda untuk tunggakan BPJS Memang tidak ada denda administratif untuk keterlambatan pembayaran iuran. Namun, jika peserta sudah nunggak lalu ingin berobat untuk kasus rawat inap, ada denda pelayanan sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak (maksimal 12 bulan), dengan nilai maksimal Rp30 juta.
Berapa Iuran BPJS Kesehatan 2026?
Sebelum menghitung tunggakan, penting mengetahui besaran iuran BPJS Kesehatan terbaru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang masih berlaku hingga 2026, iuran peserta mandiri adalah sebagai berikut:
| Kelas Perawatan | Iuran per Orang/Bulan | Fasilitas Ruang Rawat Inap |
|---|---|---|
| Kelas I | Rp150.000 | Ruang perawatan maksimal 4 orang |
| Kelas II | Rp100.000 | Ruang perawatan maksimal 5 orang |
| Kelas III | Rp42.000 | Ruang perawatan lebih dari 5 orang |
Nominal di atas berlaku untuk satu orang peserta. Jika mendaftarkan satu keluarga dengan 4 anggota kelas III, maka iuran bulanan adalah Rp42.000 x 4 = Rp168.000 yang harus dibayar setiap bulan maksimal tanggal 10.
Untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti karyawan swasta atau pegawai negeri, iuran dipotong langsung dari gaji dengan besaran 5% dari gaji (4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar pekerja) dengan batas maksimal gaji Rp12 juta.
Perhitungan tunggakan dilakukan dengan mengalikan jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) dengan iuran sesuai kelas yang terdaftar. Misalnya nunggak 8 bulan kelas II, maka total tunggakan = 8 x Rp100.000 = Rp800.000.
Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan
Sebelum membayar, pastikan dulu berapa total tunggakan yang harus dilunasi. Ada beberapa cara untuk mengecek tagihan BPJS Kesehatan secara akurat.
Cek via Aplikasi Mobile JKN
- Download aplikasi Mobile JKN di Play Store (Android) atau App Store (iOS)
- Login menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK dan password
- Setelah berhasil masuk, pilih menu “Tagihan”
- Sistem akan menampilkan detail iuran yang belum dibayar
- Informasi mencakup jumlah bulan tertunggak dan total nominal yang harus dibayar
Aplikasi Mobile JKN merupakan cara paling praktis karena bisa diakses kapan saja dan data yang ditampilkan real-time langsung dari server BPJS Kesehatan.
Cek via Website BPJS Kesehatan
Buka browser di laptop atau HP, akses situs resmi bpjs-kesehatan.go.id atau daftar.bpjs-kesehatan.go.id. Login menggunakan nomor kartu dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya.
Setelah masuk, pilih menu “Cek Iuran” atau “Tagihan”. Layar akan menampilkan riwayat pembayaran dan jumlah tunggakan yang belum diselesaikan. Data yang muncul sama dengan di aplikasi Mobile JKN karena sumbernya satu database.
Cek via SMS Gateway
Ketik: TAGIHAN(spasi)NOMOR KARTU BPJS, kirim ke 087775500400. Contoh: TAGIHAN 0001234567890. Dalam beberapa detik akan ada balasan SMS berisi informasi tagihan terkini.
Metode ini cocok untuk yang tidak punya akses internet atau kesulitan menggunakan aplikasi. Namun, informasi yang diberikan terbatas, hanya total tagihan tanpa detail rinci per bulan.
Cek via Kantor BPJS atau Faskes
Datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat atau ke loket BPJS di Puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama. Bawa kartu BPJS atau KTP untuk verifikasi data.
Petugas akan membantu mengecek melalui sistem dan memberikan print-out rincian tagihan jika diperlukan. Cara ini paling akurat dan bisa sekaligus konsultasi jika ada masalah di data kepesertaan.
Cara Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan 2026
Setelah mengetahui total tunggakan, saatnya melakukan pembayaran. BPJS Kesehatan menyediakan banyak kanal pembayaran untuk memudahkan peserta.
Bayar via M-Banking
Hampir semua bank besar di Indonesia menyediakan fitur pembayaran BPJS Kesehatan di aplikasi mobile banking mereka. Langkah umumnya:
- Buka aplikasi m-banking (BCA Mobile, BRI Mobile, Livin’ by Mandiri, BNI Mobile Banking, dll)
- Pilih menu “Pembayaran” atau “Bayar”
- Cari kategori “BPJS Kesehatan” atau “Iuran BPJS”
- Masukkan nomor kartu BPJS atau nomor virtual account
- Pilih periode pembayaran (untuk tunggakan, pilih “Bulan Tertunggak”)
- Sistem akan menampilkan total tagihan
- Konfirmasi dan masukkan PIN transaksi
- Simpan bukti pembayaran yang muncul di layar
Transaksi biasanya berhasil dalam hitungan detik dan langsung terupdate ke sistem BPJS Kesehatan. Pastikan saldo mencukupi untuk total tunggakan yang akan dibayar.
Bayar via E-Wallet
Platform dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan LinkAja juga melayani pembayaran BPJS Kesehatan. Caranya:
- Buka aplikasi e-wallet yang digunakan
- Pilih menu “Bayar Tagihan” atau “BPJS”
- Input nomor kartu BPJS peserta
- Pilih bulan yang akan dibayar (termasuk tunggakan)
- Periksa total tagihan yang muncul
- Konfirmasi pembayaran dengan PIN atau biometrik
- Screenshot atau simpan bukti pembayaran digital
Keuntungan bayar via e-wallet adalah sering ada promo cashback atau potongan biaya admin, sehingga bisa lebih hemat dibanding channel lain.
Bayar via Minimarket
Bagi yang lebih nyaman bayar tunai, bisa datang ke Alfamart, Indomaret, atau minimarket lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Prosesnya:
- Datang ke kasir minimarket terdekat
- Sampaikan ingin bayar BPJS Kesehatan
- Berikan nomor kartu BPJS kepada kasir
- Kasir akan mengecek tagihan via sistem EDC mereka
- Sebutkan berapa bulan yang mau dibayar (untuk tunggakan, sebutkan semua)
- Bayar tunai sesuai total yang tertera di layar kasir
- Minta dan simpan struk pembayaran sebagai bukti
Metode ini cocok untuk yang tidak terbiasa dengan transaksi digital atau tidak punya rekening bank. Namun, ada batasan nominal transaksi di beberapa minimarket, biasanya maksimal Rp5 juta per transaksi.
Bayar via ATM
Pembayaran melalui mesin ATM masih banyak digunakan, terutama untuk yang sudah terbiasa dengan metode ini. Langkah-langkahnya (contoh ATM BRI):
- Masukkan kartu ATM dan PIN
- Pilih menu “Pembayaran”
- Pilih “BPJS Kesehatan”
- Masukkan nomor kartu BPJS (16 digit)
- Layar akan menampilkan nama peserta dan tagihan
- Pilih “Ya” untuk konfirmasi
- Transaksi selesai, ambil struk sebagai bukti pembayaran
Setiap bank memiliki menu yang sedikit berbeda, tapi alur umumnya sama. Pastikan menyimpan struk ATM sampai status kepesertaan BPJS terkonfirmasi aktif kembali.
Bayar via Kantor Pos
Kantor Pos Indonesia juga melayani pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Datang ke loket, serahkan nomor kartu BPJS, petugas akan memproses dan peserta tinggal membayar sesuai tagihan yang muncul.
Keuntungan bayar di kantor pos adalah petugas bisa membantu jika ada kendala atau data yang tidak sesuai, serta jangkauan kantor pos yang luas hingga ke pelosok daerah.
Denda Pelayanan untuk Peserta Nunggak
Meski tidak ada denda administratif untuk keterlambatan bayar iuran, peserta yang pernah nunggak dan kemudian sakit hingga harus rawat inap akan dikenakan denda pelayanan.
Besaran denda adalah 5% dari total biaya pelayanan kesehatan (biaya rawat inap) dikalikan jumlah bulan tertunggak, dengan maksimal 12 bulan. Nilai denda maksimal yang bisa dikenakan adalah Rp30.000.000 per periode rawat inap.
Contoh perhitungan: Pak Budi nunggak 6 bulan, lalu mengalami kecelakaan dan harus rawat inap dengan total biaya Rp20 juta. Maka dendanya = 5% x Rp20 juta x 6 bulan = Rp6 juta.
Denda ini harus dibayar sebelum peserta diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Pembayaran denda dilakukan langsung ke kasir rumah sakit, bukan ke BPJS Kesehatan.
Regulasi ini tercantum dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 42. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada peserta agar tertib membayar iuran, sekaligus menjaga sustainability dana jaminan kesehatan nasional.
Untuk menghindari denda ini, solusi terbaik adalah segera melunasi tunggakan sebelum terjadi kebutuhan rawat inap. Jika kondisi keuangan memang sulit, pertimbangkan untuk turun kelas agar iuran bulanan lebih ringan.
Cara Reaktivasi Kartu BPJS Setelah Bayar Tunggakan
Setelah tunggakan lunas, kartu BPJS tidak langsung aktif secara otomatis. Ada proses verifikasi yang membutuhkan waktu maksimal 2×24 jam kerja.
Untuk memastikan kartu sudah aktif kembali, cek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN. Buka aplikasi, login, lalu lihat di halaman utama. Jika status tertulis “Aktif” dengan latar belakang hijau, berarti kartu sudah bisa digunakan.
Jika setelah 2×24 jam status masih belum berubah menjadi aktif, segera hubungi BPJS Care Center di nomor 1500-400 atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa bukti pembayaran.
Ada kalanya sistem mengalami delay, terutama jika pembayaran dilakukan di akhir pekan atau hari libur. Petugas akan melakukan pengecekan manual dan memproses aktivasi secara langsung di sistem jika memang pembayaran sudah terverifikasi.
Setelah kartu aktif, peserta sudah bisa menggunakan fasilitas kesehatan BPJS seperti biasa, mulai dari rawat jalan di Faskes tingkat I (Puskesmas atau klinik primer) hingga rujukan ke rumah sakit jika diperlukan.
Namun, jika ada riwayat nunggak dan kemudian butuh rawat inap dalam waktu 45 hari sejak kartu aktif kembali, tetap akan dikenakan denda pelayanan sesuai jumlah bulan yang pernah tertunggak.
Solusi Jika Tidak Mampu Bayar Tunggakan
Bagi peserta yang benar-benar kesulitan finansial untuk melunasi tunggakan sekaligus, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan.
Turun Kelas Perawatan
Ajukan penurunan kelas dari Kelas I atau II ke Kelas III agar iuran bulanan lebih ringan. Misalnya dari Rp150.000 menjadi Rp42.000 per bulan. Penurunan kelas juga akan mengurangi total tunggakan yang harus dibayar.
Cara mengajukan: Buka aplikasi Mobile JKN, pilih menu “Perubahan Data”, lalu pilih “Perubahan Kelas Perawatan”. Isi formulir digital dan tunggu persetujuan. Proses biasanya 3-5 hari kerja.
Pindah ke Kategori PBI (Jika Memenuhi Syarat)
Jika kondisi ekonomi memang sangat sulit dan masuk kategori tidak mampu, bisa mengajukan diri untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah.
Prosesnya harus melalui Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa, KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Jika lolos verifikasi dan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), status akan otomatis berubah menjadi PBI.
Prioritaskan Pembayaran Bertahap (Iuran Berjalan)
Jika tunggakan terlalu besar dan tidak bisa dilunasi sekaligus, fokus dulu pada pembayaran iuran bulan berjalan agar tidak menambah tunggakan baru. Tunggakan lama bisa dicicil kemudian sesuai kemampuan.
Memang kartu tetap nonaktif selama ada tunggakan, namun setidaknya beban tidak bertambah besar. Sambil menabung untuk melunasi tunggakan maksimal 12 bulan terakhir secara sekaligus di kemudian hari.
Minta Bantuan Keluarga atau Komunitas
Tidak ada salahnya meminta bantuan keluarga atau komunitas untuk patungan melunasi tunggakan, terutama jika ada anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan akses layanan kesehatan segera.
Beberapa lembaga sosial atau yayasan juga kadang memberikan bantuan dana kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. Coba hubungi Dinas Sosial daerah atau lembaga filantropi setempat untuk informasi program bantuan yang tersedia.
Tips Agar Tidak Nunggak Iuran BPJS Lagi
Setelah tunggakan lunas dan kartu aktif kembali, penting untuk menjaga kedisiplinan agar tidak terulang lagi. Berikut beberapa tips praktis:
Aktifkan Auto Debit
Manfaatkan fitur auto debit yang tersedia di berbagai bank. Dengan fitur ini, iuran BPJS akan otomatis terpotong dari rekening setiap tanggal jatuh tempo tanpa perlu repot bayar manual.
Daftar auto debit bisa dilakukan di cabang bank atau melalui aplikasi m-banking. Pastikan saldo rekening selalu mencukupi setiap tanggal 10 agar transaksi tidak gagal.
Set Reminder di HP
Atur pengingat di kalender HP atau aplikasi to-do list untuk tanggal 1-5 setiap bulannya sebagai pengingat bayar iuran BPJS sebelum jatuh tempo tanggal 10.
Reminder sederhana ini sangat efektif untuk yang sering lupa di tengah kesibukan sehari-hari. Begitu notifikasi muncul, langsung bayar via m-banking atau e-wallet agar tidak tertunda.
Gabungkan dengan Rutin Pengeluaran Bulanan
Masukkan iuran BPJS dalam daftar pengeluaran rutin bulanan seperti listrik, air, atau cicilan lainnya. Alokasikan dananya di awal bulan saat gaji masuk, jangan tunggu sampai akhir bulan dimana uang biasanya sudah menipis.
Dengan begitu, BPJS menjadi prioritas yang tidak terlupakan dan risiko nunggak bisa diminimalisir.
Pilih Kelas Sesuai Kemampuan
Jangan memaksakan diri mengambil kelas perawatan yang iurannya berat jika kondisi finansial pas-pasan. Lebih baik ambil Kelas III yang ringan namun dibayar tepat waktu, daripada Kelas I tapi sering nunggak.
Fasilitas kesehatan BPJS di semua kelas sama, hanya beda di kenyamanan ruang rawat inap saja. Yang terpenting adalah akses ke layanan kesehatannya tetap terjamin.
Kontak Layanan BPJS Kesehatan
Jika mengalami kendala terkait pembayaran tunggakan atau aktivasi kartu, berikut saluran resmi yang bisa dihubungi:
BPJS Care Center:
- Telepon: 1500-400 (24 jam)
- WhatsApp: 0811-8750-400
- Email: [email protected]
- Twitter: @BPJSKesehatanRI
- Instagram: @bpjskesehatan_ri
Aplikasi Mobile JKN: Fitur “Hubungi Kami” atau live chat dengan customer service tersedia di menu aplikasi. Respon biasanya lebih cepat dibanding email.
Kantor Cabang BPJS Kesehatan: Cari alamat kantor terdekat di website bpjs-kesehatan.go.id/bpjs. Bawa kartu BPJS dan bukti pembayaran jika ada masalah yang perlu diselesaikan secara langsung.
Saat menghubungi, siapkan data seperti nomor kartu BPJS, NIK, nama lengkap peserta, dan detail kendala yang dialami. Ini akan mempercepat proses verifikasi dan penyelesaian masalah.
Kesimpulan
Tunggakan BPJS Kesehatan 6 bulan bahkan lebih tetap bisa dibayar dan kartu diaktifkan kembali. Dengan kebijakan maksimal 12 bulan terakhir yang harus dilunasi, beban peserta menjadi lebih ringan dibanding harus membayar seluruh tunggakan bertahun-tahun.
Manfaatkan berbagai kanal pembayaran digital yang tersedia untuk kemudahan transaksi. Setelah lunas, pastikan rutin bayar iuran setiap bulan agar tidak kembali nonaktif dan terhindar dari denda pelayanan saat butuh rawat inap.
Kesehatan adalah investasi paling berharga. Jangan sampai akses ke layanan kesehatan terputus hanya karena iuran tertunggak. Semoga informasi ini membantu menyelesaikan masalah tunggakan BPJS Kesehatan. Tetap sehat, tetap terlindungi!
Sumber dan Referensi Berita
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran, serta data resmi dari situs BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id). Besaran iuran dan mekanisme pembayaran dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Untuk informasi terkini, hubungi BPJS Care Center di 1500-400 atau kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
FAQ Seputar Tunggakan BPJS Kesehatan
1. Apakah tunggakan BPJS yang sudah bertahun-tahun harus dibayar semua?
Tidak. Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024, peserta mandiri (PBPU dan BP) hanya wajib membayar tunggakan maksimal 12 bulan terakhir untuk mengaktifkan kembali kartunya. Jika nunggak 2 tahun atau lebih, cukup bayar 12 bulan terakhir saja. Kebijakan ini berlaku sejak 2024 dan masih diterapkan hingga 2026 untuk meringankan beban peserta. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk peserta PPU (pekerja) yang iurannya dipotong gaji, karena sistem pembayarannya berbeda.
2. Bagaimana cara bayar tunggakan BPJS yang paling mudah dan cepat?
Cara tercepat adalah via aplikasi m-banking atau e-wallet seperti BCA Mobile, Livin’ by Mandiri, GoPay, atau Dana. Cukup login, pilih menu BPJS Kesehatan, input nomor kartu, pilih periode tunggakan yang mau dibayar, lalu konfirmasi pembayaran. Transaksi biasanya berhasil dalam hitungan detik dan langsung terupdate ke sistem BPJS. Pastikan saldo mencukupi untuk total tunggakan. Simpan bukti pembayaran digital sebagai dokumentasi. Keuntungan lain, bisa dilakukan kapan saja 24/7 tanpa perlu keluar rumah atau antri.
3. Berapa lama kartu BPJS aktif lagi setelah bayar tunggakan?
Proses aktivasi membutuhkan waktu maksimal 2×24 jam kerja setelah pembayaran terverifikasi sistem. Status kepesertaan bisa dicek melalui aplikasi Mobile JKN di menu utama. Jika sudah tertulis “Aktif” dengan background hijau, kartu sudah bisa digunakan untuk berobat. Jika lebih dari 2×24 jam status masih nonaktif, hubungi BPJS Care Center di 1500-400 dengan membawa bukti pembayaran. Petugas akan melakukan pengecekan manual dan memproses aktivasi langsung jika pembayaran sudah tercatat. Hindari bayar di hari Jumat sore atau akhir pekan jika butuh kartu aktif segera, karena proses verifikasi sistem bisa lebih lambat.
4. Apakah ada denda jika telat bayar iuran BPJS?
Tidak ada denda administratif untuk keterlambatan bayar iuran bulanan. Namun, ada denda pelayanan untuk peserta yang pernah nunggak lalu butuh rawat inap. Besarannya 5% dari total biaya rawat inap dikalikan jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan), dengan nilai maksimal Rp30 juta. Contoh: nunggak 8 bulan lalu rawat inap dengan biaya Rp15 juta, maka denda = 5% x Rp15 juta x 8 = Rp6 juta yang harus dibayar ke rumah sakit sebelum pulang. Denda ini berlaku meski tunggakan sudah dilunasi, asalkan rawat inap terjadi dalam 45 hari sejak kartu aktif kembali, sesuai Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 42.
5. Bagaimana jika tidak mampu bayar tunggakan sekaligus?
Ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Pertama, ajukan penurunan kelas perawatan ke Kelas III agar total tunggakan berkurang (misalnya dari Rp150.000 per bulan menjadi Rp42.000). Caranya via aplikasi Mobile JKN di menu “Perubahan Data”. Kedua, jika kondisi ekonomi memang sangat sulit, ajukan menjadi peserta PBI (iuran ditanggung pemerintah) melalui Dinas Sosial setempat dengan membawa SKTM. Ketiga, prioritaskan bayar iuran berjalan dulu agar tunggakan tidak bertambah, sambil menabung untuk melunasi 12 bulan terakhir di kemudian hari. Keempat, minta bantuan keluarga atau cek program bantuan sosial di Dinsos daerah. Sistem BPJS tidak menyediakan skema cicilan, jadi pembayaran harus sekaligus.